Himbauan KH. Amin Noer, LC (Ketua Umum MUI Kab. Bekasi)

H I M B A U A N
KH. AMIN NOER, LC 
(Ketua Umum MUI Kab. Bekasi)


Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Bekasi khusus dan di Seluruh Jawa Barat Umumnya, saya menghimbau untuk tidak Golput pada Pemilu 2014.

Jangan lupa tanggal 9 April 2014 Coblos No. 18 KH. MOH. ATHOILLAH MURSJID CALON ANGGOTA DPD-RI Utusan Provinsi JAWA BARAT asli tulen orang Bekasi (Ketua MUI Kab. Bekasi yang motret KH. Noer Ali yang photonya beredar dimana-mana dan Insya Allah dapat memperjuangkan Aspirasi Umat Islam) Syukron.

Partai boleh apa saja, caleg juga boleh siapa saja, tapi ingat untuk Perwakilan Jawa Barat yang sebagai Calon DPD-RI adalah KH. M. ATHOILLAH MURSJID dengan nomor urut 18, Insya Allah beliau bisa dan mampu menjembati Umat kepada Umaroh.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh
Posted on 13.07 | Categories:

Hukum Pemilu


Kurang lebih satu bulan lagi, Indonesia kembali akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pemilu kali ini, selain untuk memilih anggota legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat dan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Anggota Legislatif akan diselenggarakan pada 9 April 2014. Pemilihan Presiden akan diselenggarakan pada awal Juli 2014 untuk putaran pertama, dan pertengahan September 2009 untuk putaran kedua.
Berdasarkan undang-undang dasar maupun undang-undang yang ada, anggota legislatif memiliki tiga fungsi pokok: (1) fungsi legislasi untuk membuat UUD dan UU; (2) melantik presiden/wakil presiden; (3) fungsi pengawasan, atau koreksi dan kontrol terhadap Pemerintah. Adapun Presiden secara umum bertugas melaksanakan Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang dan peraturan yang dibuat.
Berdasarkan fakta ini, hukum tentang Pemilu di Indonesia bisa dipilah menjadi dua : Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Pemilu Legislatif

Pemilu Legislatif pada dasarnya bisa disamakan dengan wakalah, yang hukum asalnya mubah (boleh) berdasarkan hadis Nabi saw.:

«وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اِلىَ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا»

Jabir bin Abdillah ra. berkata, Aku hendak berangkat ke Khaibar, lalu aku menemui Nabi saw. Beliau bersabda, “Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq.” (HR Abu Dawud).

Dalam Baiat ‘Aqabah II, Rasulullah saw. juga pernah meminta 12 orang wakil dari 75 orang Madinah yang menghadap beliau saat itu, yang dipilih oleh mereka sendiri.

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa hukum asal wakalah adalah mubah, selama rukun-rukunnya sesuai dengan syariah Islam. Rukun wakalah terdiri dari: dua pihak yang berakad (pihak yang mewakilkan/muwakkil) dan pihak yang mewakili/wakîl); perkara yang diwakilkan atau amal yang akan dilakukan oleh wakil atas perintah muwakkil; dan redaksi akad perwakilannya (shigat taukîl).

Jika semua rukun tersebut terpenuhi maka yang menentukan apakah wakalah itu islami atau tidak adalah amal atau kegiatan yang akan dilakukan oleh wakil.

Terkait dengan anggota legislatif, hukum wakalah terhadap ketiga fungsi pokoknya tentu berbeda. Wakalah untuk membuat perundang-undangan sekular dan wakalah untuk melantik presiden/wakil presiden yang akan menjalankan sistem sekular tentu berbeda hukumnya dengan wakalah untuk melakukan pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap pemerintah.

Berkaitan dengan fungsi legislasi, setiap Muslim yang mengimani Allah SWT wajib menaati syariah Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah; baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Allah SWT telah menegaskan:

Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah (QS Yusuf [12]: 40).

Allah SWT juga menyatakan bahwa konsekuensi iman adalah taat pada syariah-Nya (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 65; al-Ahzab [33]:36). Tidak boleh seorang Muslim mengharamkan apa yang telah Allah halalkan atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Tentang hal ini, Adi bin Hatim ra. berkata: Saya pernah mendatangi Nabi saw. ketika beliau sedang membaca surah Bara’ah:

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam (QS at-Taubah [9]: 31).


Beliau bersabda, ”Mereka memang tidak menyembah para alim dan para rahib mereka. Namun, jika para alim dan para rahib mereka menghalalkan sesuatu, mereka pun menghalalkannya. Jika para alim dan para rahib mereka mengharamkan sesuatu, mereka pun mengharamkannya.” (HR at-Tirmidzi).

Karena itu, menetapkan hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyekutukan Allah SWT.

Dengan demikian, wakalah dalam fungsi legislasi yang akan menghasilkan hukum atau peraturan perundangan sekular tidak boleh, karena hal tersebut merupakan aktivitas yang bertentangan dengan akidah Islam.

Wakalah untuk melantik presiden/wakil presiden juga tidak boleh, karena wakalah ini akan menjadi sarana untuk melaksanakan keharaman, yakni pelaksanaan hukum atau peraturan perundangan sekular yang bertentangan dengan syariah Islam oleh presiden/wakil presiden yang dilantik tersebut. Larangan ini berdasarkan pada kaidah syariah yang menyatakan:

(اَلْوَسِيْلَةُ اِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ)

Wasilah (perantaraan) yang pasti menghantarkan pada perbuatan haram adalah juga haram.

Adapun wakalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap Pemerintah adalah boleh selama tujuannya untuk amar makruf nahi mungkar. Wakalah semacam ini merupakan wakalah untuk melaksanakan perkara yang dibenarkan oleh syariah Islam.

Namun demikian, harus ditegaskan bahwa pencalonan anggota legislatif dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat syar’i, bukan dibolehkan secara mutlak. Syarat-syarat tersebut adalah:

Harus menjadi calon dari partai Islam, bukan dari partai sekular. Dalam proses pemilihannya tidak menempuh cara-cara haram seperti penipuan, pemalsuan dan penyuapan, serta tidak bersekutu dengan orang-orang sekular. Harus menyuarakan secara terbuka tujuan dari pencalonan itu, yaitu untuk menegakkan sistem (syariah) Islam, melawan dominasi asing dan membebaskan negeri ini dari pengaruh asing. Dengan kata lain, calon wakil rakyat itu menjadikan parlemen sebagai mimbar (sarana) dakwah Islam, yakni menegakkan sistem Islam, menghentikan sistem sekular dan mengoreksi penguasa. Dalam kampanyenya harus menyampaikan ide-ide dan program-program yang bersumber dari ajaran Islam. Harus konsisten melaksanakan poin-poin di atas.
 
Pemilu Presiden

Pemilu Presiden berbeda dengan Pemilu Legislatif. Presiden bukanlah wakil rakyat; kepadanya tidak bisa diberlakukan fakta wakalah. Dalam hal ini lebih tepat dikaitkan dengan fakta akad pengangkatan kepala negara (nashb al-ra’is) yang hukumnya terkait dengan dua hal: person (orang) dan sistem.

Terkait dengan person, Islam menetapkan bahwa seorang kepala negara harus memenuhi syarat-syarat in’iqâd, yang akan menentukan sah-tidaknya seseorang menjadi kepala negara. Syarat-syarat itu adalah: (1) Muslim; (2) Balig; (3) Berakal; (4) Laki-laki; (5) Merdeka; (6) Adil/tidak fasik; (7) Mampu (yakni mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala negara). Tidak terpenuhinya salah satu saja dari syarat-syarat di atas, membuat pengangkatan seseorang menjadi kepala negara menjadi tidak sah.

Adapun tentang sistem, harus ditegaskan bahwa siapapun yang terpilih menjadi kepala negara wajib menerapkan sistem Islam. Ini adalah konsekuensi dari akidah seorang kepala negara yang Muslim. Dalam Islam, tugas utama kepala negara adalah menjalankan syariah Islam serta memimpin rakyat dan negaranya dengan sistem Islam. Memimpin dengan sistem selain Islam tidak akan menghasilkan kebaikan, tetapi justru menghasilkan kerusakan dan bencana. Siapa saja yang memimpin tidak dengan sistem Islam, oleh Allah SWT disebut sebagai fasik dan zalim, bahkan jika secara i’tiqadi menolak syariah Islam, dinyatakan sebagai kafir (Lihat: QS al-Maidah [5]: 44, 45, 47).

Wahai kaum Muslim :

Sikap yang semestinya harus ditunjukkan oleh setiap Muslim dalam menghadapi Pemilu ini adalah:

Tidak memilih calon yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan di atas; tidak mendukung usahanya, termasuk tidak mendukung kampanyenya dan mengucapkan selamat saat yang bersangkutan berhasil memenangkan pemilihan.

Melaksanakan syariah Islam secara utuh dan menyeluruh dengan konsisten; berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengubah sistem sekular ini menjadi sistem Islam melalui perjuangan yang dilakukan sesuai dengan tharîqah dakwah Rasulullah saw. melalui pergulatan pemikiran (as-shirâ’ al-fikri) dan perjuangan politik (al-kifâh as-siyâsi). Perjuangan itu diwujudkan dengan mendukung individu, kelompok, jamaah, dan partai politik yang secara nyata dan konsisten berjuang demi tegaknya syariah dan Khilafah; serta menjauhi individu, kelompok, jamaah dan partai politik yang justru berjuang untuk mengokohkan sistem sekular.

Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan kritik dan koreksi terhadap para penguasa atas setiap aktivitas dan kebijakan mereka yang bertentangan dengan syariah Islam; tidak terpengaruh oleh propaganda yang menyatakan bahwa mengubah sistem sekular dan mewujudkan sistem Islam mustahil dilakukan; tidak boleh ada rasa putus asa dalam perjuangan karena dengan pertolongan Allah, insya Allah perubahan ke arah Islam bisa dilakukan, asal perjuangan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Yakinlah, Allah SWT pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya, khususnya dalam usaha mewujudkan tegaknya kembali Khilafah guna melanjutkan kembali kehidupan Islam (isti’nâfu al-hayâh al- Islâmiyah), yaitu kehidupan yang di dalamnya diterapkan syariah Islam dan risalah Islam diemban ke seluruh dunia dengan kepemimpinan seorang Khalifah. Khalifah inilah yang akan menyatukan umat dan negeri-negeri Islam untuk kembali menjadi umat terbaik serta memenangkan Islam di atas semua agama dan ideologi yang ada. Kesatuan umat itulah satu-satunya yang akan melahirkan kekuatan, dan dengan kekuatan itu kerahmatan (Islam) akan terwujud di muka bumi. Dengan kekuatan itu pula kemuliaan Islam dan keutuhan wilayah negeri-negeri muslim bisa dijaga dari penindasan dan penjajahan negeri-negeri kafir sebagaimana yang terjadi di Irak dan Afganistan.

Memilih kepala negara yang mampu menjamin negeri ini tetap mandiri dan merdeka dari cengkeraman penjajah; mampu mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan malah membiarkan negeri ini dalam cengkeraman dan dominasi kekuatan asing di segala bidang; mampu meletakkan keamanan negeri ini semata di tangan umat Islam, bukan di tangan warga negara asing; dan tidak membiarkan pengaruh negara penjajah ke dalam institusi tentara dan polisi, apalagi mengijinkan negara asing membuat pangkalan militer di wilayah negeri ini. Sesungguhnya Allah SWT melarang Muslim tunduk pada kekuatan kafir (Lihat: QS an-nisa’ [4]: 141).

Akhirnya, semua berpulang kepada umat Islam, apakah akan membiarkan negeri ini terus dipimpin oleh penguasa zalim dengan sistem sekular dan mengabaikan syariah Islam yang membuat negeri ini terus terpuruk; ataukah memilih pemimpin yang amanah dan menegakkan syariah Islam sehingga kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan benar-benar akan terwujud. Begitu juga, semua berpulang kepada umat Islam, apakah akan membiarkan negeri-negeri Muslim tetap tercerai-berai seperti sekarang dan tenggelam dalam kehinaan; ataukah berusaha keras agar bisa menyatu sehingga ‘izzul Islâm wal muslimîn juga benar-benar terwujud.

Wahai umat Islam! Inilah saatnya. Ambillah langkah yang benar. Salah mengambil langkah berarti turut melanggengkan kemaksiatan!

Komentar Al-Islam :


Umat lebih rugi lagi jika Pemilu tidak ditujukan untuk menegakkan syariah Islam secara kâffah.Hizbut Tahrir Indonesia � Hukum Pemilu Legislatif dan Presiden
Posted on 22.22 | Categories:

PGRI & KORPRI Jangan Di Jadikan Kendaraan Politik



 PGRI & KORPRI 
JANGAN DI JADIKAN
“KENDARAAN POLITIK”
  

Seperti yang diketahui pada Tanggal 9 April 2014 ini Negara ini akan melakukan pemilihan Umum serentak di seluruh nusantara. Tak salah jika banyak calon-calon yang ingin merebut hati rakyat mulai dari mengobral janji-janji, megadakan sembako murah hingga turun ke pasar dan pemukiman warga. bagaimana mana jika calon calon ini mengetir atau mengintervensi organisasi independent baik itu PGRI maupun KORPRI?????

Ya,,pada saat ini memang daerah diberi keleluasaan untuk melaksanakan otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelolah daerah sendiri tanpa campur tangan pemerintahan pusat.Ini titik awalnya yang menjadikan kepala daerah seperti raja-raja kecil yang bisa kapan saja mengambil kebijakan, termasuk kebijakan yang ekstrim sekaligus. salah satunya untuk memutasi pegawai negeri dilingkungan kerja kekuasaannya.

Dengan alasan mutasi atau diturunkan pangkatnya tidak ada salahnya jika abdi negara pemimpin PGRI maupun KORPRI baik tingkat ranting hingga pusat bisa saja berpihak pada salah satu calon. padahal sudah diatur dalam UU bahwa abdi negar tidak boleh memihak salah satu calon alias netral.Sah Sah saja calon mendekati para PNS abdi negara karena dilingkungan masyarakat PNS mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar.

PENGATURAN NETRALITAS PNS :
  •  UU 43 Th. 1999 Ps. 3 (1-3) antara lain : (1) PNS harus Profesional, (2) PNS harus Netral dan tidak diskriminatif, (3) PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus Porpol;
  • UU 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD, Pasal 84 (3,4 dan 5) yang berkaitan dengan PNS dan Kampanye serta Pasal 273 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 84.
  • UU 32 Th 2004 Tentang Pemda dalam Ps. 59 (5) huruf g antara lain menyatakan pasangan calon KEPDA & WAKEPDA yg berasal dari PNS harus mengundurkan diri dari jabatan negeri;
  • PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS.
  • Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005 Tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
  • Surat Edaran MENPAN No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 yang mengatur tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah
Dalam Pasal 3 Undang-undang 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri termasuk PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat.

LARANGAN DAN KAMPANYE
Dalam pasal 84 Undang-undang 10 Tahun 2008 telah diatur tentang pelaksana, peserta dan petugas kampanye, Dalam ayat (2), antara lain disebutkan bahwa pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan PNS. Dalam ayat (4), dinyatakan sebagai peserta kampanye PNS dilarang menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Dan dalam ayat (5), ditegaskan sebagai peserta kampanye PNS dilarang mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

Dari kutipan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa PNS dapat menjadi peserta kampanye dengan beberapa persyaratan. Namun dilarang sebagai pelaksana kampanye. Ketentuan tentang PNS sebagai peserta kampanye dipertegas pula dalam Undang-undang 42 Tahun 2008 pada pasal 41 ayat (1) huruf e, ayat (4), dan ayat (5). Dalam undang-undang yang sama pasal 43, dinyatakan pula bahwa pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Jika PNS diperbolehkan sebagai peserta kampanye sebagaimana disebutkan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang larangan bagi PNS sebagai peserta kampanye. Larangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
  • Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  • Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
  • Menghina seseorang, agama atau suku, ras, golongan, calon dan atau peserta Pemilu yang lain;
  • Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  • Mengganggu ketertiban umum;
  • Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain
  • Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
  • Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  • Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
  • Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
Selain itu beberapa larangan yang langsung berkaitan dengan PNS peserta kampanye, yaitu :
  • Dilarang menggunakan atribut partai atau pakaian seragam dan atribut PNS;
  • Dilarang mengerahkan PNS dilingkungan kerjanya, dan dilarang menggunakan fasilitas negara;
  • Tidak memihak dan memberikan dukungan kepada Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  • Tidak boleh menjadi Tim Sukses dari Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  • Tidak boleh mengikuti kampanye pada waktu jam kerja;
  • Tidak boleh menyimpan dan menempelkan dokumen, atribut, atau benda lain yang menggambarkan identitas Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  • Dilarang melakukan tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara resmi yang bertujuan mendukung Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden.

TATA CARA PELAPORAN DANA KAMPANYE PERIODE 2 (27 Desember 2013 s/d 02 Maret 2014)

LAPORAN DANA KAMPANYE
CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DPD-RI 
PERIODE 2 (27 DESEMBER 2013 S/D 02 MARET 2014)

LAPORAN DANA KAMPANYE REKENING KHUSUS

Pelaporan Dana Kampanye para periode 2 ini mengenai pelaporan pembuatan rekening khusus (reksus) yang dibuat oleh peserta Pemilu dari calon DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan DPD-RI. Pada periode ini para peserta harus melaporkan dana kampanye yang meliputi pemasukan dan pengeluaran dana melalui rekening khusus para peserta pemilu.

Ada 3 Jenis laporan yang harus di serahkan antara lain :

1. Laporan Pemasukan Dana Kampanye  yang berasal dari :
  • Sumbangan Perorangan  (DK-1 & DK-2)
  • Sumbangan Organisasi  (DK-3 & DK-4)
  • Sumbangan Badan Usaha (DK-5 & DK-6)
  • Serta didukungan Laporan Daftar Aktivitas & Pengeluaran (DK-7
Laporan tersebut di atas di gabungkan menjadi satu lembar di Form SE-811 dan tetap dilampirkan DK-1 s/d DK-7.Laporan Pembukaan Rekening Khusus (DK-8)


2. Laporan Pembukaan Rekening Khusus (DK-8)

Laporan ini berupa laporan pemasukan dan pengeluaran dan kampanye setelah peserta pemilu membuat rekening khusus di bank. Pemasukan dana Pribadi, sumbangan perorangan, parpol, organisasi dan badan usaha harus melalui rekening khusus maupun untuk laporan pengeluaran dana kampanye harus dari rekening khusus.

3. Laporan Awal Dana Kampanye (DK-9)

Pada point ini tidak berbeda dengan Laporan Pembukaan Rekening Khusus (DK-8), para peserta menjelaskan Saldo rekening khusus, pemasukan, pengeluaran yang melalui rekening.

Laporan Dana Kampanye Periode 2 :
  1. Form SE-811
  2. DK-8
  3. DK-9
Perbedaan dari Laporan Dana Kampanye Periode pertama dan kedua yaitu Dana pribadi, sumbangan perorangan, parpol, organisasi dan badan usaha yang berbentuk uang tunai harus melalui rekening khusus para peserta pemilu apabila sudah membuat reksus setelah kegiatan  kampanye dimulai (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, 11 Januari 2013) (DPD-RI, 31 Agustus 2013).

Apabila pada periode dimulainya kegiatan kampanye di mulai (setelah Laporan periode pertama 27 Desember 2013) s/d 1 Maret 2014 Rekening khusus telah dibuat dan mendapat sumbangan berbentuk tunai maka wajib sumbangan tersebut di masukan terlebih dahulu ke dalam reksus.
Contoh : Peserta Pemilu telah membuat rekening khusus pada tanggal, 05 Desember 2013 pada Bank Mandiri, dua atau tiga hari kemudian peserta pemilu mendapat sumbangan berbentuk tunai sebesar Rp. 5.000.000. Sumbangan tersebut dipergunakan untuk keperluan pembuatan spanduk atau yang lainnya. Maka uang tersebut harus di masukan terlebih dahulu ke rekening (pemasukan) dan ditarik kembali (pengeluaran) untuk pembuatan spanduk. Peserta pemilu wajib membuat kwitansi bermaterai kepada penyumbang tersebut.
"Apabila terlanjur dan tidak sempat memasukan ke dalam reksus maka lebih baik peserta mengganti dan non-aktifkan rekening sebelumnya dengan rekening yang baru pada tenggang waktu Pelaporan Periode 2 (27 Desember 2013 s/d 02 Maret 2014)"
 Berbeda dengan Laporan Dana Kampanye periode pertama, Laporan Dana Kampanye Periode kedua ini ada sanksi yang harus diperhatikan dan waspadai yaitu SANKSI DIBATALKAN SEBAGAI PESERTA PEMILU.

Demikian tata cara pelaporan dana kampanye periode kedua ini dibuat dan sampaikan. Kritik, Saran dan Komentar dari para pembaca kami harapkan.

sumber : KPU RI, Ikatan Akuntan Indonesia
Institut Akuntan Publik Indonesia
LO : KH. Moh. Athoillah Mursjid, SE, M.Si

Oni SOS dan KH. Moh. Athoillah Mursjid: Politik Kejam itu Tidak ada. Seharusnya Lawan, Mereka Jadi Kawan

Oni SOS dan KH. Moh. Athoillah Mursjid: Politik Kejam itu Tidak ada. Seharusnya Lawan, Mereka Jadi Kawan

oni sos dan kh athoilah
onisos.com (8/2/2014). Politik itu kejam. Ya…, tampaknya pandangan itu begitu melekat di benak masyarakat. Bagaimana tidak, sebagian para politisi menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan politiknya. Bahkan perbuatan yang melanggar hukum dan agama pun dilakukannya semata-mata hanya untuk menjatuhkan lawan politiknya.  Tak sedikit pula sesama politisi yang hanya sekedar berbeda pandangan menjadi musuh, bahkan hingga putusnya silaturahmi.

Sedikit berbeda situasi yang terjadi Jumat sore, 7 Februari 2014 di kantor KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut Bandung. Tampak dua orang yang sedang duduk di sofa ruangan tunggu utama kantor KPU Jabar. Mereka terlihat asik berbincang-bincang. Sesekali terlihat raut wajah yang serius, sesekali tersenyum, sesekali tertawa. Mereka terlihat begitu akrab dan penuh persahabatan. Tak ada yang menyangka kalau mereka ternyata sama-sama “saingan politiknya”.  Mereka adalah Oni Suwarman (Oni SOS) dan KH. Moh. Athoillah Mursjid.

Secara politik ternyata mereka sama-sama menjadi calon anggota DPD RI di daerah pemilihan yang sama yakni Jawa Barat. Artinya mereka sama-sama berkompetisi meraih kursi suara untuk duduk di kursi DPD RI. Seharusnya keduanya bersaing, namun Kedua calon yang tidak mewakili partai (independen) ini, justru menunjukkan sikap dan perbuatan yang berbeda pada umumnya. “Biasanya saya ketemu dengan para saingan politik, jangan kan mereka negur, bahkan  hanya sekedar tersenyum pun enggan.” Ujar KH. Moh. Athoillah Mursjid. “Justru saya ketika bertemu dengan Kang Oni SOS, kok lain. Dia bersikap ramah dan terbuka.” Sambungnya.

Tidak ada yang menyangka pula bahwa ternyata pertemuan mereka adalah pertemuan yang pertama kalinya. Tapi terkesan mereka sudah sangat akrab dan bersahabat sejak lama. “Saya ketemu sama pa Kyai baru sekarang, tapi saya rasakan pa Kyai orangnya ramah dan santun. Kaget juga saya ketika pa kyai mau berbagi kegiatan yang dilakukannya untuk meraih suaranya. Biasanya strategi dan kegiatan kampanye umumnya dirahasiakan oleh para calon, apalagi ke “lawan” politiknya”. Tutur Oni SOS. “Bahkan saya semakin kaget ketika Pa Kyai membeberkan dana kampanye yang dihabiskannya secara terbuka, tanpa ada yang dirahasiakannya” sambungnya.

Yang terlihat lebih aneh lagi, mereka saling bertukar kartu nama dengan jumlah yang banyak. Ya, ternyata mereka berkomitmen saling membantu mensoisalisasikan pencalonan yang seharusnya menjadi “lawan politiknya”. Mereka seharusnya bersaing, justru malah saling membantu. Seharusnya menjadi lawan, justru mereka menjadi kawan. Keduanya saling memberikan nasehat untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari praktek politik kotor. Menjauhkan diri dari paraktek politik uang. Tak heran kalau keduanya terlihat sangat akrab meskipun untuk pertemuannya yang pertama. Mereka sama-sama memiliki kebesaran jiwa yang seharusnya dimiliki oleh para politisi. Sehingga kebaikan demi kebaikan melalui sikap yang mereka tunjukkan tidak ada kesan sama sekali dibuat-buat. Karena sikap yang mereka tunjukkan keluar dari hati.

Pertemuan mereka diakhiri dengan saling mendoakan supaya Allah SWT selalu meridhoi dan membimbing segala perbuatannya.  Sepulangnya dari Ibadah Haji tahun lalu, ketika sahabat-sahabatnya dari kalangan seni budaya, para petani dan peternak mendorong Oni SOS untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD, pria yang dikenal dengan sosok si kabayan ini selalu memanjatkan doa “ Ya Allah, seandainya dengan jabatan ini memiliki manfaat bagi masyarakat dan membuat aku semakin dekat dengan Mu, maka mudahkanlah. Tapi seandainya dengan jabatan ini membuat aku semakin jauh dari Mu dan semakin menyengsarakan rakyat, maka jauhkanlah.” Sungguh doa yang jarang kita dengar yang keluar dari hati para politisi.

Tampaknya politik itu kejam, kata-kata itu menjadi tidak berlaku lagi ketika menyaksikan sikap yang mereka tunjukkan. (/yds)

CONTOH SURAT SUARA DPD-RI PEMILU 2014

S I M U L A S I
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2014

DAERAH PEMILIHAN 
JAWA BARAT



JANGAN LUPA 
NO. 18
KH. MOH. ATHOILLAH MURSJID, SE, M.Si
Insya Allah sebagai Jembatan Umat dengan Umarah

Team Relawan Peci Putih & Sorban Putih

10 Rahasia Orang Jepang

[10 Rahasia Sukses Orang Jepang (Sudah Ada Dalam Ajaran Islam Tetapi Ditinggalkan)]

Telah kita ketahui dan saksikan Negara Jepang adalah negara maju yang sangat hebat dan berjaya. Namun gempa dan tsunami yang melanda negeri matahari itu menghancurkan sebagian besar wilayah jepang yang berdampak pada perekonomiannya. Akan tetapi sepertinya tidak perlu lama bagi jepang agar bisa kembali menguasai perekonomian dunia, karena Jepang dikenal memiliki rakyat yang sangat luar biasa ulet. Banyak orang-orang sukses berasal dari Jepang.

Akan tetapi ternyata penyebab majunya mereka sudah diajarkan dalam agama Islam jauh sebelum negara Jepang ada. Kita bisa berkaca kepada sejarah, di mana belum ada dalam sejarah dunia, yang bisa menguasai sepertiga dunia hanya dalam waktu 30 tahun. Itulah masa para Khalifah Rasyidin. Kaum muslimin sendiri yang meninggalkan ajaran agama mereka sehingga inilah yang diberitakan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“Jika kalian berjual beli dengan cara ‘inah, memegangi ekor-ekor sapi [sibuk berternak, pent], dan menyenangi pertanian dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan pada kalian kehinaan, tidak akan mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian”.[1]

Berikut kita bahas, bahwa apa yang menjadi penyebab majunya mereka ternyata ada dalam ajaran Islam sejak dahulu.[2]

1.Malu

#“Malu adalah budaya leluhur dan turun temurun bangsa Jepang. Harakiri (bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut) menjadi ritual sejak era samurai, yaitu ketika mereka kalah dalam pertempuran. Masuk ke dunia modern, wacananya sedikit berubah ke fenomena “mengundurkan diri” bagi para pemimpin yang terlibat korupsi atau merasa gagal menjalankan tugasnya. Efek negatifnya mungkin adalah anak-anak SD, SMP yang kadang bunuh diri, karena nilainya jelek atau tidak naik kelas. Mereka malu terhadap lingkungannya apabila mereka melanggar peraturan ataupun norma yang sudah menjadi kesepakatan umum.”#

Malu yang terpuji jelas adalah ajaran Islam. Bahkan jelas dan tegas dari sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخَلُقُ اْلإِسْلاَمِ الْـحَيَاءُ.

“Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu.”[3]

Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اَلْـحَيَاءُ لاَ يَأْتِيْ إِلاَّ بِخَيْـرٍ.

“Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata.”[4]

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

اَلْـحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ.

“Malu itu kebaikan seluruhnya.”[5]]

Bahkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling pemalu. Abu Sa’id Al-Khudri Radhiallahu anhu berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِـيْ خِدْرِهَا.

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya.”[6]

2.Mandiri

#“Sejak usia dini anak-anak dilatih untuk mandiri. Bahkan seorang anak TK sudah harus membawa 3 tas besar berisi pakaian ganti, bento (bungkusan makan siang), sepatu ganti, buku-buku, handuk dan sebotol besar minuman yang menggantung di lehernya. Lepas SMA dan masuk bangku kuliah hampir sebagian besar tidak meminta biaya kepada orang tua. Biasanya mereka mengandalkan kerja part time untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari. Kalaupun kehabisan uang, mereka “meminjam” uang ke orang tua yang nantinya akan mereka kembalikan di bulan berikutnya.”#

Anjuran untuk berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain adalah ajaran agama Islam.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لأَنْ يَأْخُذَ اََحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ ثُمَّ يَاْتِى الْجَبَلَ فَيَاْتِىَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِخِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌلَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ.

“Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak”.[7]

Demikian juga nabi Dawud, seorang Raja besar, tetapi ia tetap makan dari hasil kerjanya yaitu mengolah besi.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا اَكَلَ اَحَدٌطَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِْهِ, وَاِنَّ نَبِيَّّ اللهِ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِْهِ.

“Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri, sedang Nabi Daud Alaihissalam juga makan dari hasil usahanya sendiri”.[8]

3. Pantang menyerah

#“Sejarah membuktikan bahwa Jepang termasuk bangsa yang tahan banting dan pantang menyerah. Rentetan bencana terjadi di tahun 1945, dimulai dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki , disusul dengan kalah perangnya Jepang, dan ditambah dengan adanya gempa bumi besar di Tokyo, ternyata Jepang tidak habis. Dalam beberapa tahun berikutnya Jepang sudah berhasil membangun industri otomotif dan bahkan juga kereta cepat (shinkansen).

Akio Morita juga awalnya menjadi tertawaan orang ketika menawarkan produk Cassete Tapenya yang mungil ke berbagai negara lain. Tapi akhirnya melegenda dengan Sony Walkman-nya. Yang juga cukup unik bahwa ilmu dan teori dimana orang harus belajar dari kegagalan ini mulai diformulasikan di Jepang dengan nama shippaigaku (ilmu kegagalan).”#

Semangat dan pantang menyerah!! Ini adalah ajaran Islam.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

“Bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kamu, dan mohonlah pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah (pantang menyerah). Dan jika meminpamu sesuatu maka jangan katakan andaikata dulu saya melakukan begini pasti akan begini dan begini, tetapi katakanlah semua adalah takdir dari Allah dan apa yang dikehendakiNya pasti terjadi.”[9]

Ada tawakkal dalam ajaran Islam, lihat bagaimana motivasi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam agar kita mencontoh burung dalam berusaha, burung tidak tahu pasti di mana ia akan mendapat makanan, akan tetapi yang terpenting bagi burung adalah ia berusaha keluar dan terbang mencari.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً

”Seandainya kalian betul-betul bertawakkal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang.”[10]

“selalu ada Jalan”. ya, ini juga adalah ajaran Islam. Jika kita berusaha dan tawakkal, maka kita akan medapat jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka.

Allah Ta’ala berfirman,

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (At-Thalaq: 3)

source : muslimafiyah.com
kutip: https://www.facebook.com/kata2hikmah.new/posts/10151867888139355